PROPOSAL
Politik
dan Pembangunan Dalam Mengatasi Jumlah Pegangguran
Disusun Oleh
:
M.
TAUFIK HIDAYAT
(10.02.3.1.2.00001)
JURUSAN EKONOMI
PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS
TRUNOJOYO
MADURA
2011-2012
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Pengangguran
atau tuna karya adalah istilah
untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja
kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha
mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah
angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan
kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah
dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan
pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya
kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Sehingga untuk mengatasi
permasalahan pembangunan
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah
pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran
konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.
Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang
buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu
tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga
mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Maka dari itu perlu ada
perhatian khusus oleh pemerintah dalam membuka lapagan kerja yang memadai agar
mampu menguragi penggangguran di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah.
Ø Apa
yang menyebabkan pegangguran di Indonesia setiap tahunnya semakin bertambah.
Ø Bagaimana
caranya politik dan pembangunan mampu
mengatasi pengangguran.
Ø Bagaimana dampak politik dan pembangunan terhadap
pengangguran di Indonesia.
1.3. Tujuan.
Ø Untuk
menganalisa hal apa saja yang
menyebabkan di Indonesia setiap tahunnya semakin bertambah.
Ø Untuk
menganalisa apakah politik dan pembangunan
mampu mengatasi pengangguran.
Ø Untuk
menganalisa dampak pengangguran terhadap politik dan pembangunan di Indonesia.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Arti Definisi Dan Pengertian Pengangguran.
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam
angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum
mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu
rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain
sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.
2.2.
Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran.
Untuk mengukur tingkat pengangguran pada
suatu wilayah bisa didapat dar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan
jumlah angkaran kerja.
Tingkat
Pengangguran = Jml Yang Nganggur / Jml Angkatan Kerja x 100%
2.3.
Jenis & Macam Pengangguran.
1.
Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran
yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan
kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna
penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan
yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu
daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki
kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
2.
Pengangguran Struktural / Structural Unemployment
Pengangguran struktural adalah keadaan di
mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi
persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu
perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia
yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
3.
Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment
Pengangguran musiman adalah keadaan
menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang
menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti
musim tanam, tukang jualan duren yang menanti musim durian.
4.
Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran
yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan
tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena
jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang
mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian
karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan
berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah
sosial lainnya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan
cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang
dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus
mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat
kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat
menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat
pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik,
keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu
negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah
“pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan
dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
Tambahan
:
Pengangguran juga dapat dibedakan atas
pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan dukalara (involuntary
unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang menganggur
untuk sementara waktu karna ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik.
Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengengguran yang menganggur karena
sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja.
Beberapa hal yang menyebabkan
pengangguran antara lain:
a.
Penduduk yang relatif
banyak
b.
Pendidikan dan
keterampilan yang rendah
c.
Angkatan kerja tidak
dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja
d.
Teknologi yang semakin
modern
e.
Pengusaha yang selalu
mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan.
f.
Penerapan rasionalisasi
g.
Adanya lapangan kerja
yang dengan dipengaruhi musim
h.
Ketidakstabilan perekonomian,
politik dan keamanan suatu negara
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Analisa Berbagai
Hal yang Menyebabkan Semakin Bertabahnya Pengangguran di Indonesia.
Permasalahan pengangguran merupakan hal
yang tidak bisa di pandang remeh oleh pemerintah agar pengangguran setiap tahunnya
angka pengangguran semakain berkurang. Pengangguran terjadi disebabkan antara
lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah
pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja.
Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari
kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan
hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup atau mengurangi
bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif;
peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan
lain-lain. Menurut data BPS angka
pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, sekitar 450
ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia
penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun).
Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat
pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam
stabilitas nasional. Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu
yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002
berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada
jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang
mengakibatkan produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran
terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan.
Masalah pengangguran dan setengah
pengangguran tersebut di atas salah satunya dipengaruhi oleh besarnya angkatan
kerja. Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta orang.
Mereka ini didominasi oleh angkatan kerja usia sekolah (15-24 tahun) sebanyak
20,7 juta. Pada sisi lain, 45,33 juta orang hanya berpendidikan SD kebawah, ini
berarti bahwa angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah.
Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah pengangguran tersebut adalah keadaan kesempatan kerja. Pada tahun 2002, jumlah orang yang bekerja adalah sebesar 91,6 juta orang. Sekitar 44,33 persen kesempatan kerja ini berada disektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat produktivitasnya masih tergolong rendah. Selanjutnya 63,79 juta dari kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal.
Ciri lain dari kesempatan kerja Indonesia adalah dominannya lulusan pendidikan SLTP ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia adalah bagi golongan berpendidikan rendah. Seluruh gambaran di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia mempunyai persyaratan kerja yang rendah dan memberikan imbalan yang kurang layak. Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah. Sasaran yang diharapkan, dirumuskan sebagai berikut :
Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 0,96 pesen menjadi 5,5 persen pada tahun 2009. Menurunnya jumlah setengah penganggur dari 28,65 persen menjadi 20 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009. Meningkatnya jumlah tenaga kerja formal dari 36,71 persen menjadi 60 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009.
Menurunnya jumlah angkatan kerja usia sekolah dari 20,54 persen menjadi 15 persen pada tahun 2009. Tingkatkan perluasan lapangan kerja dari 91,65 juta orang menjadi 108,97 juta orang. Terbangunnya jejaring antara pusat dengan seluruh Kabupaten/kota. Untuk mencapai hal tersebut disusun strategi, kebijakan dan program-program yang perlu terus dibahas untuk menjadi kesepakatan semua pihak, meliputi Pengendalian Jumlah Angkatan kerja peningkatan Kualitas angkatan Kerja; peningkatan Efektivitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; pembinaan Hubungan Industrial. (Sumber: Deklarasi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, 29 Juni 2004; Bahan Raker Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans, 11 Pebruari 2004). Sumber : Majalah Nakertrans Edisi - 03 TH.XXIV-Juni 2004. Selain mempunyai Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, Depnakertrans lewat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri juga mempunyai program dan kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah pengangguran tersebut adalah keadaan kesempatan kerja. Pada tahun 2002, jumlah orang yang bekerja adalah sebesar 91,6 juta orang. Sekitar 44,33 persen kesempatan kerja ini berada disektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat produktivitasnya masih tergolong rendah. Selanjutnya 63,79 juta dari kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal.
Ciri lain dari kesempatan kerja Indonesia adalah dominannya lulusan pendidikan SLTP ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia adalah bagi golongan berpendidikan rendah. Seluruh gambaran di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia mempunyai persyaratan kerja yang rendah dan memberikan imbalan yang kurang layak. Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah. Sasaran yang diharapkan, dirumuskan sebagai berikut :
Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 0,96 pesen menjadi 5,5 persen pada tahun 2009. Menurunnya jumlah setengah penganggur dari 28,65 persen menjadi 20 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009. Meningkatnya jumlah tenaga kerja formal dari 36,71 persen menjadi 60 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009.
Menurunnya jumlah angkatan kerja usia sekolah dari 20,54 persen menjadi 15 persen pada tahun 2009. Tingkatkan perluasan lapangan kerja dari 91,65 juta orang menjadi 108,97 juta orang. Terbangunnya jejaring antara pusat dengan seluruh Kabupaten/kota. Untuk mencapai hal tersebut disusun strategi, kebijakan dan program-program yang perlu terus dibahas untuk menjadi kesepakatan semua pihak, meliputi Pengendalian Jumlah Angkatan kerja peningkatan Kualitas angkatan Kerja; peningkatan Efektivitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; pembinaan Hubungan Industrial. (Sumber: Deklarasi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, 29 Juni 2004; Bahan Raker Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans, 11 Pebruari 2004). Sumber : Majalah Nakertrans Edisi - 03 TH.XXIV-Juni 2004. Selain mempunyai Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, Depnakertrans lewat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri juga mempunyai program dan kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Merumuskan pedoman
atau petunjuk teknis, mengimplementasikan dan mensosialisasikan kebijakan
pembinaan yang bertujuan untuk :
1. Membangun sistem peningkatan kualitas tenaga kerja.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja
1. Membangun sistem peningkatan kualitas tenaga kerja.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja
3. Meningkatkan kerjasama dengan
lembaga-lembaga nasional maupun internasional ;
4. Mendorong peranan masyarakat luas di Bidang
Ketenagakerjaan meliputi pelatihan, penempatan
dan produktivitas tenaga kerja.
b.
Pengembangan Kesempatan Kerja, dalam T.A. 2003 telah dilaksanakan :
1. Perluasan lapangan kerja bagi 120.561 orang meliputi :
- Pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional, tenaga kerja sarjana dan tenaga kerja mandiri terdidik sebanyak 67.734 orang.
- Terapan teknologi tepat guna 4.855 orang.
- Padat karya produktif 44.317 orang.
- Penciptaan wirausaha baru 2.280 orang.
- Pembinaan dan pendayagunaan anak jalanan dan pedagang asongan 690 orang.
- Pengembangan model perluasan kerja 685 orang.
2. Penempatan Tenaga Kerja AKAD : 21.200 orang.
3. Pelatihan ketrampilan sebanyak 42.951 orang meliputi :
- Pelatihan institusional : 14.800 orang.
- Pelatihan MTU : 20.485 orang.
- Pelatihan Magang : 1.088 orang.
- Pelatihan Teknisi :1.225 orang.
- Pelatihan kewirausahaan : 2.764 orang.
- Pelatihan melalui anggaran DPKK-TKI : 2.589 orang.
4. Pelaksanaan pemagangan ke Jepang sebanyak 4.790 orang
5. Pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti penyandang cacat dan lanjut usia sebanyak 1.276 orang.
6. Pemberian bantuan peralatan kepada 78 lembaga pelatihan BLK/LLK dan 12 pondok pesantren.
7. Pemberian ijin tenaga kerja asing (IKTA) sebanyak 19.898 orang.
Tampaknya, semua perencanaan yang “terkesan” bagus itu, harus benar-benar menjadi perhatian Depnakertrans. Apalagi, jika bicara soal ketenagakerjaan, ada beberapa tugas yang bisa dilakukan direktoratnya: pembinaan yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, penempatan, hingga SDM bisa bekerja secara produktif. “SDM kita belum mampu bersaing. Untuk itu, kita upayakan agar dengan standar kompetisi, SDM nantinya mampu mengisi lowongan pekerjaan dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak kompetitifnya SDM Indonesia, terbukti pada lomba ketrampilan se-Asia pada dua tahun lalu. Saat itu, Indonesia hanya memperoleh perunggu untuk kompetisi di bidang otomotif, eletronik dan lainnya itu. Apalagi, SDM Indonesia ditempatkan pada posisi 112 dari 117 negara yang diteliti. Belum lagi bicara soal banyaknya tenaga kerja asing yang masuk dan mengisi pekerjaan di Indonesia. Karena tenaga kerja Indonesia belum mampu mengisinya. TKI saja masih dalam posisi menengah.
Soal penanggulangan pengangguran dan perencanaan tenaga kerja nasional seharusnya juga ada di tiap daerah, terkait dengan semangat otonomi daerah. Sejak otonomi daerah, pusat dan daerah terputus. Padahal, pusat hanya pembuat kebijakan, penjabarannya ada di daerah. Sekitar 2005, di tingkatkan sektor formal. Sehingga pada 2006, sektor informal bisa di persiapkan, dan tahun-tahun berikutnya baru di dorong migrasi tenaga kerja di sektor informal menuju sektor formal. Ini berarti, nasib ketenagakerjaan akan semakin memburuk sampai ada kejelasan pada 2006.
1. Perluasan lapangan kerja bagi 120.561 orang meliputi :
- Pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional, tenaga kerja sarjana dan tenaga kerja mandiri terdidik sebanyak 67.734 orang.
- Terapan teknologi tepat guna 4.855 orang.
- Padat karya produktif 44.317 orang.
- Penciptaan wirausaha baru 2.280 orang.
- Pembinaan dan pendayagunaan anak jalanan dan pedagang asongan 690 orang.
- Pengembangan model perluasan kerja 685 orang.
2. Penempatan Tenaga Kerja AKAD : 21.200 orang.
3. Pelatihan ketrampilan sebanyak 42.951 orang meliputi :
- Pelatihan institusional : 14.800 orang.
- Pelatihan MTU : 20.485 orang.
- Pelatihan Magang : 1.088 orang.
- Pelatihan Teknisi :1.225 orang.
- Pelatihan kewirausahaan : 2.764 orang.
- Pelatihan melalui anggaran DPKK-TKI : 2.589 orang.
4. Pelaksanaan pemagangan ke Jepang sebanyak 4.790 orang
5. Pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti penyandang cacat dan lanjut usia sebanyak 1.276 orang.
6. Pemberian bantuan peralatan kepada 78 lembaga pelatihan BLK/LLK dan 12 pondok pesantren.
7. Pemberian ijin tenaga kerja asing (IKTA) sebanyak 19.898 orang.
Tampaknya, semua perencanaan yang “terkesan” bagus itu, harus benar-benar menjadi perhatian Depnakertrans. Apalagi, jika bicara soal ketenagakerjaan, ada beberapa tugas yang bisa dilakukan direktoratnya: pembinaan yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, penempatan, hingga SDM bisa bekerja secara produktif. “SDM kita belum mampu bersaing. Untuk itu, kita upayakan agar dengan standar kompetisi, SDM nantinya mampu mengisi lowongan pekerjaan dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak kompetitifnya SDM Indonesia, terbukti pada lomba ketrampilan se-Asia pada dua tahun lalu. Saat itu, Indonesia hanya memperoleh perunggu untuk kompetisi di bidang otomotif, eletronik dan lainnya itu. Apalagi, SDM Indonesia ditempatkan pada posisi 112 dari 117 negara yang diteliti. Belum lagi bicara soal banyaknya tenaga kerja asing yang masuk dan mengisi pekerjaan di Indonesia. Karena tenaga kerja Indonesia belum mampu mengisinya. TKI saja masih dalam posisi menengah.
Soal penanggulangan pengangguran dan perencanaan tenaga kerja nasional seharusnya juga ada di tiap daerah, terkait dengan semangat otonomi daerah. Sejak otonomi daerah, pusat dan daerah terputus. Padahal, pusat hanya pembuat kebijakan, penjabarannya ada di daerah. Sekitar 2005, di tingkatkan sektor formal. Sehingga pada 2006, sektor informal bisa di persiapkan, dan tahun-tahun berikutnya baru di dorong migrasi tenaga kerja di sektor informal menuju sektor formal. Ini berarti, nasib ketenagakerjaan akan semakin memburuk sampai ada kejelasan pada 2006.
3.2.
Menganalisa Politik dan Pembangunan Dalam
Mengatasi Pengangguran.
Pada dasarnya pengangguran
merupakan permasalah yang sulit dalam
mengatasinya. Berbagai cara untuk mengurangi apa yang
nama pengangguran di Indonesia. Sehingga ada berapa hal yang
perlu di perhatiakn oleh kita antara
lain :
1. Peningkatan
Mobilitas Tenaga kerja dan Moral
Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan
dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang lowong dan melatih ulang
keterampilannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru.
Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industry (padat karya)
ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Cara ini baik digunakan
untuk mengatasi msalah pengangguran structural.
2. Pengelolaan
Permintaan Masyarakat
Pemerintah dapat mengurangi pengangguran
siklikal melalui manajemen yang mengarahkan permintaan-permintaan masyarakat ke
barang atau jasa yang tersedia dalam jumlah yang melimpah.
3. Penyediaan Informasi
tentang Kebutuhan Tenaga Kerja
Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu
adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang
memerlukan tenaga kerja. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak
tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti
apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah
persoalan informasi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu
diadakan system informasi yang memudahkan orang mencari pekerjaan yang cocok.
System seperti itu antara lain dapat berupa pengumuman lowongan kerja di kampus
dan media massa. Bias juga berupa pengenalan profil perusahaan di
sekolah-sekolah kejuruan, kampus, dan balai latihan kerja.
4. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi baik digunakan untuk
mengatasi pengangguran friksional. Dalam situasi normal, pengangguran
friksional tidak mengganggu karena sifatnya hanya sementara. Tingginya tingkat
perpindahan kerja justru menggerakan perusahaan untuk meningkatkan diri (karir
dan gaji) tanpa harus berpindah ke perusahaan lain. Menurut Keynes,
pengangguran yang disengaja terjadi bila orang lebih suka menganggur daripada
harus bekerja dengan upah rendah. Di sejumlah Negara, pemerintah menyediakan
tunjangan/santunan bagi para penganggur. Bila upah kerja rendah maka orang
lebih suka menganggur dengan mendapatkan santunan penganggur. Untuk mengatasi
pengangguran jenis ini diperlukan adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk
giat bekerja. Pengangguran tidak disengaja, sebaliknya, terjadi bila pekerja
berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan
pekerjaan. Dalam jangka panjang masalah tersebut dapat diatasi dengan
pertumbuhan ekonomi.
5. Program Pendidikan
dan Pelatihan Kerja
Pengangguran terutama disebabkan oleh masalah
tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon
pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah
tersebut amat relevan di Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur
adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu.
6. Wiraswasta
Selama orang masih tergantung pada upaya
mencari kerja di perusahaan tertentu, pengangguran akan tetap menjadi masalah
pelik. Masalah menjadi agak terpecahkan apabila muncul keinginan untuk
menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta yang berhasil.
3.3. Menganalisa
Dampak Pengangguran Terhadap dan Politik
dan Pembangunan di Indonesia.
Dalam
suatu Negara peningkatan pertumbuhan ekonomi
merupakan hal yang
penting untuk di perhatikan, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan nasional
Negara namu hal tersebut akan
ter capai jika angka pengangguran
seemakin berkurang . Beberapa hal yang
disebabkan oleh pengangguran antara lain.
a. Rendahnya
Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional suatu negara akan optimum apabila keadaan full employment bisa tercapai. Bila kondisi ini tidak tercapai karena banyak pengangguran, akan menyebabkan pendapatan nasional menjadi lebih rendah dari pendapatan yang sebenarnya dapat dicapai bila tidak ada pengangguran.
Pendapatan nasional suatu negara akan optimum apabila keadaan full employment bisa tercapai. Bila kondisi ini tidak tercapai karena banyak pengangguran, akan menyebabkan pendapatan nasional menjadi lebih rendah dari pendapatan yang sebenarnya dapat dicapai bila tidak ada pengangguran.
b. Rendahnya
Tingkat Kemakmuran Nasional
Kamu tentu masih ingat bahwa salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat suatu negara adalah tingkat pendapatan. Apabila pendapatan nasional rendah maka tingkat kemakmuran masyarakat juga rendah. Terlebih apabila ukuran kemakmuran itu pendapatan per kapita, kemakmuran masyarakat akan semakin rendah karena penghasilan orang yang bekerja juga harus dibagi dengan seluruh penduduk, termasuk penduduk yang menganggur.
Kamu tentu masih ingat bahwa salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat suatu negara adalah tingkat pendapatan. Apabila pendapatan nasional rendah maka tingkat kemakmuran masyarakat juga rendah. Terlebih apabila ukuran kemakmuran itu pendapatan per kapita, kemakmuran masyarakat akan semakin rendah karena penghasilan orang yang bekerja juga harus dibagi dengan seluruh penduduk, termasuk penduduk yang menganggur.
c. Rendahnya
Tingkat Akumulasi Modal
Rendahnya pendapatan nasional akibat tingginya pengangguran menyebabkan bagian pendapatan nasional yang dapat ditabung menjadi rendah. Apabila tabungan nasional rendah, akumulasi modal menjadi rendah pula. Akibat selanjutnya mudah ditebak, output yang dapat diproduksi di negara tersebut juga rendah.
Rendahnya pendapatan nasional akibat tingginya pengangguran menyebabkan bagian pendapatan nasional yang dapat ditabung menjadi rendah. Apabila tabungan nasional rendah, akumulasi modal menjadi rendah pula. Akibat selanjutnya mudah ditebak, output yang dapat diproduksi di negara tersebut juga rendah.
d. Rendahnya
Pertumbuhan Ekonomi
Banyaknya pengangguran juga dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi rendah. Ingat! Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat laju perubahan output/pendapatan rill per kapita dari tahun ke tahun. Nah, kalau pada tahun kedua masih tetap banyak penduduk yang menganggur, tentu pendapatan riil per kapita tidak akan berbeda banyak dari tahun pertama. Artinya, pertumbuhan ekonomi di negara tersebutjuga rendah.
Banyaknya pengangguran juga dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi rendah. Ingat! Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat laju perubahan output/pendapatan rill per kapita dari tahun ke tahun. Nah, kalau pada tahun kedua masih tetap banyak penduduk yang menganggur, tentu pendapatan riil per kapita tidak akan berbeda banyak dari tahun pertama. Artinya, pertumbuhan ekonomi di negara tersebutjuga rendah.
e. Rendah
Kualitas Hidup
Secara individual, kondisi menganggur akan memunculkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. la dan keluarganya terpaksa harus mengurangi pengeluaran konsumsi. Mereka tidak mampu memperoleh makanan yang bergizi, kesehatan yang baik, serta pendidikan yang mencukupi. lni berarti ia harus mengalami standar kualitas hidup yang rendah. Lebih dari itu, pengangguran yang berkepanjangan akan menimbulkan efek psikologis yang buruk pada diri penganggur dan keluarganya.
Secara individual, kondisi menganggur akan memunculkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. la dan keluarganya terpaksa harus mengurangi pengeluaran konsumsi. Mereka tidak mampu memperoleh makanan yang bergizi, kesehatan yang baik, serta pendidikan yang mencukupi. lni berarti ia harus mengalami standar kualitas hidup yang rendah. Lebih dari itu, pengangguran yang berkepanjangan akan menimbulkan efek psikologis yang buruk pada diri penganggur dan keluarganya.
f.
Meningkatnya Tindak Kriminal
Orang yang kelaparan bisa bermata gelap bila sudah tidak mampu menahan lapar. Seorang penganggur yang kelaparan bisa saja menghalalkan segala cara untuk memperoleh makanan yang dibutuhkan. Akibatnya, tindak kriminal melawan hukum kemungkinan besar terjadi.
Orang yang kelaparan bisa bermata gelap bila sudah tidak mampu menahan lapar. Seorang penganggur yang kelaparan bisa saja menghalalkan segala cara untuk memperoleh makanan yang dibutuhkan. Akibatnya, tindak kriminal melawan hukum kemungkinan besar terjadi.
g. Rendahnya
Stabilitas Nasional
Bayangkan negara yang memiliki banyak orang bodoh, miskin, dan kelaparan, banyak penjahat dan banyak orang yang tidak puas dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang buruk di negara tempat mereka tinggal. Akibatnya, mereka merasa perlu melakukan demo setiap hari agar tuntutan mereka atas ketidakpuasan tersebut terpenuhi.
Bayangkan negara yang memiliki banyak orang bodoh, miskin, dan kelaparan, banyak penjahat dan banyak orang yang tidak puas dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang buruk di negara tempat mereka tinggal. Akibatnya, mereka merasa perlu melakukan demo setiap hari agar tuntutan mereka atas ketidakpuasan tersebut terpenuhi.
BAB IV
PENUTUP
4.
1 Kesimpulan
Apabila keadaan pengangguran di suatu
negara sangat buruk,
akan terjadi kekacauan sosial dan
politik yang kronis
dan menimbulkan efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi
dalam jangka panjang. Dengan demikian, masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat
buruk efeknya pada masyarakat.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya terus-menerus
untuk mengatasinya. Angar
tingkat pengangguran semakin
berkurang sehingga pendapatan nasiaol
stabil dan kemakmuran
semakit meningkat.
4.2 Saran.
Berbagai cara yang dipernah di lakukan oleh pemerintah agar pegangguran
bisa teratasi, namun masalah tersebut masih belum menemukan solusi dalam hal mengatasi pengganguran. Dan yang perlu di perhatikan oleh pemerintah adalah perlu
menciptakan kebijakan yang mampu mengatasi
apa yang namanya pengganguran agar kesejahteraan terhadap masyarakat mulai
teratasi. Pada masa pemerintahan presiden susilo bambang yudoyono mampu menguragi
pengangguran maka dari
itu perlu ada tindakan yang lebih agar
mampu menguragi pengangguran. Sehingga perlu peningkatan perluasan
lapagan kerja supaya
pengangguran dapat terserap.
Daftar pustaka.
1.
Ekonomi SMA/MA Kls XI
(Diknas), Oleh L Purnastuti & RR Indah M (Dampak Pengangguran Terhadap Pembangunan
Ekonomi )
2. Sumber
: http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2119555-cara-cara-mengatasi-pengangguran/#ixzz1Ja2LiLqy www.wikipedia.org
www.google.com
3. Tahun
2004 Pengangguran Berkurang, Tingkat Kemiskinan Kembali ke Sebelum Krisis.
Kompas. Jakarta
4. Daulat
Sinuraya. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia. Suara Pembaruan Daily. 2004
Deklarasi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, 29 Juni 2004; Bahan Raker Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans, 11 Pebruari 2004.
Deklarasi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, 29 Juni 2004; Bahan Raker Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans, 11 Pebruari 2004.
5. Elwin
Tobing. Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik. Media Indonesia. 2004
6. Levi
Silalahi . Masalah Buruh-Pengusaha Belum Terpecahkan, Pengangguran Terus
Bertambah. Depnakertrans. 2004
7. Majalah
Nakertrans Edisi - 03 TH.XXIV-Juni 2004
8. Muchamad
Nafi. Tiap Tahun, Angka Pengangguran Indonesia Naik.Tempo Interaktif. Jakarta.
2004
9. Statistik
Tahunan Indonesia, 1985, 1995, 1998
Tidak ada komentar:
Posting Komentar